Era Kemerdekaan Awal (1945-1949)

Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki delapan provinsi: Sumatera, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil serta dua wilayah khusus yaitu Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan wilayah ini didasarkan pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Susuhunan Pakubuwono Surakarta pada 1 September 1945, yang menggabungkan wilayah negaranya sebagai wilayah khusus di tingkat provinsi, diikuti oleh Yogyakarta pada 5 September 1945. Semasa gerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah karena kepulangannya. Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara boneka" yang dibentuk oleh Belanda dalam wilayah negara Indonesia

Era Republik Indonesia Bersatu (1949-1950)

Berdasarkan hasil Persidangan Meja Bulat di The Hague pada tahun 1949, Belanda mengiktiraf Indonesia dalam bentuk Kesatuan, yang terdiri daripada 15 negara ditambah 1 Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara bergabung dengan Republik Indonesia.

Demokrasi Terpimpin dan Era Ketenteraman Lama (1950-1966)

Pada 17 Ogos 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Berikut ini adalah pengembangan pengembangan wilayah Indonesia pada periode 1950-1966:

• 1950
  • Provinsi Sumatera terbahagi kepada Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan Provinsi.
  • Yogyakarta memiliki status provinsi "Daerah Khusus".
• Tahun 1956
  • Provinsi Kalimantan (dibentuk 14 Ogos 1950) dibahagikan kepada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur provinsi.
  • Provinsi Aceh Darussalam dibentuk (pembagian Sumatera Utara).
• Tahun 1958
  • Provinsi Sumatera Tengah terbahagi kepada Jambi, Riau, dan Sumatera Barat Provinsi.
  • Provinsi Sunda Kecil dibahagikan kepada Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
  • Wilayah Kalimantan Tengah dibentuk (pembagian Kalimantan Selatan).
• Tahun 1959
  • Aceh berstatus provinsi "Wilayah Khusus".
  • Jakarta mendapat status wilayah
• Pada 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan Provinsi.
• Pada 1961, Jakarta menerima status "Wilayah Modal Khusus".
• Pada 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
• Tahun 1964
  • Provinsi Lampung dibentuk (pembagian Sumatera Selatan).
  • Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah (perluasan Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pembagian Sulawesi Selatan).

Era Orde Baru (1966-1998)

Semasa era Orde Baru, pengembangan wilayah berlaku beberapa kali, antara lain;

• Tahun 1967 Provinsi Bengkulu dipisahkan dari Provinsi Sumatera Selatan
• Tahun 1969 Irian Barat secara rasmi menjadi wilayah Indonesia ke-26

Pada tahun 1969–1975, Indonesia memiliki 26 provinsi, dua di antaranya memiliki status Daerah Khusus (Aceh dan Yogyakarta), dan satu provinsi memiliki status Wilayah Ibu Kota Khusus (Jakarta).

• Pada 1976, Timor Timur menjadi sebahagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27.

Era reformasi (1999 - sekarang)

Pada 1999, Timor Timur berpisah dari Indonesia dan berada di bawah PBB hingga kemerdekaan penuh dengan nama rasmi Timor Leste pada tahun 2002, sehingga Indonesia kembali memiliki 26 provinsi. Sementara itu, pada era reformasi ada tuntutan untuk perluasan sejumlah provinsi di Indonesia. Pembagian provinsi di Indonesia sejak tahun 1999 adalah sebagai berikut:

• Irian Barat Barat dengan ibu kota Manokwari, diperluas dari Provinsi Papua, menjadi provinsi Indonesia ke-27 pada 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang nomor 45 tahun 1999. Sekarang Irian Jaya West menukar namanya menjadi Papua Barat. Juga pada 11 November 2001, Provinsi Papua dipecah untuk membentuk provinsi baru, Irian Jaya Tengah. Namun, pengembangan ini akhirnya dibatalkan kerana mendapat banyak tentangan sehingga tidak ditegakkan.
• Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi (Ternate adalah ibu kota sementara), diperluas dari Provinsi Maluku, menjadi provinsi Indonesia pada 28 Oktober 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang nomor 46 tahun 1999.
• Banten dengan ibu kota Serang, dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat, menjadi provinsi Indonesia ke-29 pada 17 Oktober 2000
• Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang, menjadi provinsi ke-30 Indonesia pada 4 Disember 2000
• Gorontalo dengan ibu kota Kota Gorontalo, diperluas dari Provinsi Sulawesi Utara, menjadi provinsi ke-31 Indonesia pada 22 Disember 2000
• Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang, diperluas dari Provinsi Riau, menjadi provinsi Indonesia ke-32 pada 25 Oktober 2002
• Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju, dipisahkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi provinsi Indonesia ke-33 pada 5 Oktober 2004
• Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor, berkembang dari provinsi Kalimantan Timur, menjadi provinsi ke-34 Indonesia pada 25 Oktober 2012